Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Salah satu yang paling banyak tergunakan adalah Pertalite, BBM jenis RON 90 yang masuk kategori subsidi terbatas. Meski SPBU harganya terlihat stabil di angka Rp10.000 per liter, tahukah kamu bahwa sebenarnya harga asli Pertalite jauh lebih tinggi?
Per Mei 2025, harga eceran BBM Pertalite di SPBU Pertamina tetap kisaran Rp10.000/liter. Namun, ini bukanlah harga sesungguhnya. Harga asli atau keekonomian Pertalite sebenarnya terpengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:
- Harga minyak mentah dunia
- Kurs rupiah terhadap dolar AS
- Biaya pengolahan dan distribusi
- Pajak dan margin keuntungan
Menurut data dari Kementerian ESDM dan pernyataan resmi Pertamina, harga keekonomian BBM jenis Pertalite pada Mei 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000/liter, tergantung fluktuasi pasar global.
Mengapa masyarakat hanya membayar Rp10.000/liter? Jawabannya adalah subsidi dan kompensasi pemerintah. Pertalite saat ini masih tergolong sebagai BBM yang disubsidi secara terbatas dalam skema penugasan kepada Pertamina.
Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga jual demi menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Hal ini berarti ada sekitar Rp3.000–Rp4.000/liter yang tersubsidi agar harga tetap terjangkau.
Keuntungan:
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
- Meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah
- Menurunkan potensi inflasi akibat naiknya ongkos transportasi
Tantangan:
- Beban anggaran negara meningkat
- Subsidi sering kali tidak tepat sasaran (ternikmati juga oleh masyarakat mampu)
- Menghambat transisi ke BBM ramah lingkungan
Kenaikan harga BBM, termasuk Pertalite, selalu menjadi isu sensitif. Pemerintah dan Pertamina perlu menyeimbangkan antara beban fiskal, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan energi nasional.
Meski Pertalite terjual seharga Rp10.000/liter, harga aslinya balik layar bisa mencapai Rp14.000/liter. Subsidi pemerintah membuat harga tetap terjangkau, tapi ada konsekuensi fiskal yang harus terpertimbangkan.